UMP 2027: Kapan Diumumkan, Formula, dan Dampaknya bagi Pengusaha

Diperbarui 11 November 2026. Fakta dicek terhadap PP 36/2021 dan perubahannya (PP 51/2023, PP 49/2025), UU 27/2026, rilis BPS, data UMP 2026 Kemnaker, serta pernyataan Kemnaker yang dikutip ANTARA, Katadata, dan CNN Indonesia.

Upah minimum provinsi (UMP) 2027 belum ditetapkan per 11 November 2026. Aturan pengupahan yang berlaku meminta gubernur mengumumkan UMP paling lambat 21 November, tetapi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pembahasan di tingkat kementerian baru rampung pada pekan terakhir November. Di tengah proses itu, UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan membawa rumus upah yang berbeda.

Bagi pekerja, angka ini menentukan gaji terendah yang sah mulai 1 Januari 2027. Bagi pengusaha dan tim HR, kenaikan UMP ikut menggeser iuran BPJS, upah lembur, dan struktur gaji di atasnya. Semua simulasi di bawah adalah skenario, bukan angka resmi.

Ringkasan

• UMP 2027 belum ditetapkan per 11 November 2026. PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 51/2023 memberi tenggat 21 November untuk UMP, sedangkan PP 49/2025 memberi tenggat 25 November untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK).
• Rumus PP 49/2025: inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikali indeks alfa 0,50–0,90. UU 27/2026 memperlebar indeks menjadi 0,5–1 dan memakai kebutuhan hidup layak (KHL) bila lebih tinggi, tetapi peraturan pelaksananya belum terbit.
• KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan 7,5–9,5%. Pemerintah belum menyebut angka.
• UMP 2026 tertinggi ada di DKI Jakarta (Rp5.729.876) dan terendah di Jawa Barat (Rp2.317.601). Upah minimum baru berlaku 1 Januari 2027.

Jadwal dan Tenggat Pengumuman UMP 2027

Tanggal yang beredar berbeda-beda. Tabel berikut memisahkan yang tertulis di peraturan dari yang hanya target atau klaim.

Tanggal 21 November 2026 jatuh pada hari Sabtu. Aturan hanya menggeser tenggat bila tanggalnya jatuh pada hari Minggu atau hari libur resmi, dan Sabtu tidak termasuk.

Masalahnya, target Kemnaker justru jatuh setelah tenggat itu. Pada 27 Oktober 2026 Yassierli mengatakan pembahasan ditargetkan selesai akhir November, setidaknya di tingkat kementerian. Prosesnya melewati LKS Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), lalu berjenjang ke dewan pengupahan daerah.

Situasi serupa terjadi tahun lalu. PP 49/2025 yang ditetapkan 17 Desember 2025 memberi tenggat khusus 24 Desember 2025 untuk upah minimum 2026. Per 11 November 2026 belum ada aturan serupa untuk 2027, sehingga tanggal yang tertulis tetap 21 November sampai pemerintah menerbitkan ketentuan lain.

PP 49/2025 atau UU 27/2026: Dasar Hukumnya Belum Seragam

DPR mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, dan undang-undang itu diundangkan sebagai UU 27/2026 pada 28 Oktober 2026. UU ini memuat cara baru menghitung upah minimum (dibahas di bagian berikut), tetapi rincian teknisnya diserahkan ke peraturan pemerintah yang belum terbit.

Pernyataan pemerintah soal aturan untuk 2027 tidak seragam:

• 6 Oktober 2026: Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut penghitungan upah minimum 2027 "masih pakai PP", yaitu PP 49/2025, karena perhitungan menurut UU baru berlaku setahun setelah diundangkan (Katadata).
• 21 Oktober 2026: Menaker Yassierli menyatakan formulanya mengacu ke undang-undang yang baru (CNN Indonesia).
• 9 November 2026: Yassierli kembali merujuk ke UU baru dan meminta publik melihat ketentuan upah di dalamnya (ANTARA).

Sampai 11 November 2026 belum ada peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang memastikan pilihan itu. Untuk tenggat, pegangan tertulis tetap PP pengupahan di atas. Untuk rumus, tunggu keputusan Depenas dan aturan resmi yang menyertainya.

Cara Menghitung UMP 2027: Formula dan Indeks Alfa

Rumus menurut PP 49/2025

PP 49/2025 adalah perubahan kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan. Rumus penyesuaian upah minimum dalam Pasal 26 dapat ditulis begini:

UMP 2027 = UMP 2026 + {inflasi + (pertumbuhan ekonomi × α)} × UMP 2026

Alfa (α) adalah indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Rentangnya 0,50–0,90, naik dari 0,10–0,30 di PP 51/2023. Dewan pengupahan memilih nilai alfa dengan menimbang kepentingan pekerja dan pengusaha serta perbandingan upah minimum dengan KHL.

Yang berubah di UU 27/2026

Menurut ANTARA (9 November 2026), Pasal 139 UU 27/2026 memakai variabel yang sama dengan indeks 0,5–1, lalu membandingkan hasilnya dengan KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah. Yang dipakai adalah nilai yang lebih tinggi. Survei KHL dilakukan lembaga statistik pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pembanding KHL ini bisa berpengaruh besar, sebab menurut Kemnaker (6 Oktober 2026) baru lima provinsi yang UMP 2026-nya di atas KHL: Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

Ilustrasi dengan angka nasional BPS

Untuk gambaran kasar, rumus bisa diisi dengan angka nasional terbaru BPS: inflasi tahunan September 2026 sebesar 3,28% (rilis 1 Oktober 2026) dan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2026 sebesar 5,47% (rilis 5 November 2026).

Angka ini ilustrasi, bukan perkiraan resmi. Dewan pengupahan memakai data wilayah masing-masing untuk periode yang ditentukan aturan, sehingga hasil tiap provinsi bisa berbeda. Bila KHL ikut dipakai, daerah yang UMP-nya di bawah KHL bisa mendapat angka di luar tabel ini.

Usulan Buruh dan Posisi Pemerintah

KSPI dan Partai Buruh mengusulkan UMP dan UMK 2027 naik 7,5–9,5%. Presiden KSPI Said Iqbal memakai rumus PP 49/2025 dengan indeks 0,9 serta rata-rata inflasi 3,20% dan pertumbuhan ekonomi 5,43% hasil hitungan KSPI, bukan rilis resmi BPS.

Dengan angka itu, rumus memberi 3,20% + (0,9 × 5,43%) = 8,09%, sementara media mengutip hasil hitungan KSPI antara 7,7% dan 8,05%. Serikat memasang 7,5% sebagai batas bawah karena sebagian daerah tumbuh lebih lambat, dan Said Iqbal memperkirakan Maluku Utara bisa naik sekitar 23%. Semua angka ini usulan serikat, bukan angka resmi.

Pemerintah belum menyebut persentase. Yassierli menyebut usulan buruh sebagai salah satu masukan, dan keputusan akhir ada di tangan gubernur berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.

Tabel UMP 2026 per Provinsi sebagai Acuan

UMP 2026 adalah titik awal rumus. Tabel berikut memuat 38 provinsi menurut data Kemnaker per 5 Januari 2026 seperti diberitakan Kompas dan Metro TV. Untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Papua Selatan, yang angkanya berbeda antarmedia, dipakai angka keputusan gubernur. Pecahan rupiah dibulatkan.

Di banyak kabupaten/kota, terutama di Jawa, UMK jauh di atas UMP, jadi pekerja dan perusahaan di sana perlu mengacu ke UMK setempat. DKI Jakarta tidak memiliki UMK, sehingga UMP berlaku di seluruh Jakarta.

Simulasi UMP 2027 di enam provinsi

Tabel ini menerapkan tiga skenario pada UMP 2026: kenaikan 6,02% dan 8,20% dari ilustrasi rumus di atas, serta 9,5% sebagai batas atas usulan KSPI. Hasil dibulatkan ke ribuan rupiah. Angka sah hanya yang tercantum di keputusan gubernur.

Dampak bagi Pengusaha: Payroll, BPJS, dan Lembur

Kenaikan UMP tidak berhenti di gaji pokok. Bagi perusahaan dengan banyak pekerja di sekitar upah minimum, beberapa pos biaya ikut bergerak.

Iuran BPJS ikut naik

Iuran jaminan sosial dihitung sebagai persentase upah. Porsi pemberi kerja: BPJS Kesehatan 4% (pekerja 1%), Jaminan Hari Tua 3,7% (pekerja 2%), Jaminan Pensiun 2% (pekerja 1%), Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24–1,74% sesuai tingkat risiko, dan Jaminan Kematian 0,3%. Batas atas upah BPJS Kesehatan Rp12 juta dan batas upah Jaminan Pensiun jauh di atas UMP, jadi pada level upah minimum seluruh kenaikan gaji ikut terkena iuran.

Ada satu ketentuan yang sering terlewat. Pasal 32 Perpres 64/2020 menetapkan UMK, atau UMP bila daerah tidak punya UMK, sebagai batas bawah dasar iuran BPJS Kesehatan. Begitu upah minimum 2027 berlaku, dasar iuran yang dilaporkan tidak boleh lagi memakai angka 2026.

Upah lembur mengikuti upah sebulan

PP 35/2021 menetapkan upah lembur per jam sebesar 1/173 dari upah sebulan. Pada hari kerja, jam lembur pertama dibayar 1,5 kali upah sejam dan jam berikutnya 2 kali, dengan batas 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Karena dasarnya upah sebulan, setiap kenaikan UMP otomatis menaikkan tarif lembur.

Contoh untuk pekerja bergaji UMP Jakarta 2026: upah sejam Rp5.729.876 ÷ 173 ≈ Rp33.121, sehingga lembur 2 jam pada hari kerja bernilai (1,5 + 2) × upah sejam ≈ Rp115.922. Pada skenario kenaikan 8,20%, upah sejam menjadi sekitar Rp35.837 dan lembur 2 jam sekitar Rp125.428. Rekap jam yang rapi lewat aplikasi absensi online membuat selisih ini mudah dihitung ulang.

Simulasi biaya per pekerja

Contoh berikut memakai satu pekerja bergaji tepat UMP DKI Jakarta, tanpa tunjangan dan lembur. Asumsinya, iuran pemberi kerja 10,24% dari upah: BPJS Kesehatan 4%, JHT 3,7%, JP 2%, JKK 0,24% (risiko sangat rendah), dan JKM 0,3%.

Untuk perusahaan dengan 50 pekerja di level ini, tambahan biayanya sekitar Rp19,0 juta sampai Rp25,9 juta per bulan, atau sekitar Rp228 juta sampai Rp311 juta untuk 12 bulan gaji. THR keagamaan, yang dihitung dari upah, ikut naik dan belum masuk hitungan ini.

Struktur dan skala upah

Upah minimum adalah batas bawah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun (Pasal 24 PP 36/2021). Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih dibayar berpedoman pada struktur dan skala upah. PP 49/2025 mengubah Pasal 21: penyusunannya wajib memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, dan skala upah wajib diberitahukan kepada setiap pekerja, setidaknya untuk golongan jabatannya.

Akibatnya, jarak gaji pekerja baru dan pekerja lama bisa menyempit. Bila gaji pekerja senior hanya sedikit di atas UMP 2026, skala upah perlu ditinjau. Aplikasi payroll yang menyimpan riwayat golongan dan masa kerja memudahkan simulasinya.

Pajak gaji dan pekerja alih daya

Kenaikan gaji juga menggeser potongan PPh 21. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pada 30 September 2026 rencana memperluas PPh 21 ditanggung pemerintah ke semua sektor untuk gaji di bawah Rp10 juta per bulan pada 2027, tetapi PMK-nya belum terbit. Rinciannya ada di ulasan PPh 21 DTP 2027 untuk gaji di bawah Rp10 juta.

Jika sebagian pekerja Anda dipasok perusahaan alih daya, kenaikan upah minimum biasanya ikut masuk ke tagihan vendor. Periksa klausul penyesuaian harga di kontrak sebelum menggunakan atau memperpanjang jasa outsourcing untuk 2027.

Bedanya UMP, UMK, Upah Sektoral, dan Upah di Atas Minimum

• UMP ditetapkan gubernur untuk satu provinsi dan menjadi batas bawah di daerah yang tidak punya UMK.
• UMK berlaku di kabupaten/kota dan hanya ditetapkan bila hasil hitungannya lebih tinggi dari UMP. Tenggatnya 25 November.
• UMSP dan UMSK (upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota) dihidupkan lagi oleh PP 49/2025 untuk sektor tertentu dan harus lebih tinggi dari UMP atau UMK.
• Upah di atas minimum berlaku bagi pekerja bermasa kerja satu tahun atau lebih, mengikuti struktur dan skala upah perusahaan.
• Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban upah minimum (Pasal 36 PP 36/2021).

Langkah yang Bisa Disiapkan Sebelum SK Gubernur Terbit

Untuk pengusaha dan tim HR:

1. Tandai pekerja yang upahnya di bawah skenario tertinggi (upah minimum 2026 ditambah 9,5%), termasuk pekerja kontrak dan harian.
2. Siapkan dua atau tiga skenario anggaran, misalnya 6%, 8%, dan 9,5%, lengkap dengan iuran BPJS, lembur, dan THR.
3. Pantau keputusan gubernur untuk UMP, UMK, dan upah sektoral di setiap lokasi kerja.
4. Perbarui parameter di sistem payroll dan aplikasi HRIS sebelum penggajian Januari 2027: upah minimum per lokasi, dasar iuran BPJS, dan tarif lembur.
5. Tinjau struktur dan skala upah, lalu beritahukan perubahannya kepada pekerja.

Untuk pekerja:

• Cek UMK kabupaten/kota tempat Anda bekerja, bukan hanya UMP provinsi.
• Periksa slip gaji Januari 2027: upah tidak boleh di bawah upah minimum yang baru. Keluhan bisa disampaikan ke dinas ketenagakerjaan setempat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan UMP 2027 diumumkan?

Menurut PP pengupahan yang berlaku, gubernur wajib mengumumkan UMP paling lambat 21 November 2026 dan UMK paling lambat 25 November 2026. Kemnaker menargetkan pembahasan di tingkat pusat rampung akhir November, jadi jadwal bisa bergeser bila pemerintah menerbitkan aturan khusus seperti tahun lalu.

UMP 2027 naik berapa persen?

Belum ada angka resmi per 11 November 2026. Serikat buruh mengusulkan 7,5–9,5%. Ilustrasi rumus PP 49/2025 dengan angka nasional BPS memberi kisaran 6,02–8,20%, tetapi angka akhir tiap provinsi bergantung pada data daerah, nilai alfa, dan aturan yang akhirnya dipakai.

Berapa UMP Jakarta 2027?

Belum ditetapkan. UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876. Dengan skenario kenaikan 6,02%, 8,20%, dan 9,5%, angkanya sekitar Rp6.075.000, Rp6.200.000, dan Rp6.274.000. Ini simulasi, bukan angka resmi.

Apa bedanya UMP dan UMR?

UMR (upah minimum regional) adalah istilah lama. Aturan sekarang memakai UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk kabupaten/kota. Bila daerah Anda punya UMK, angka itulah yang berlaku.

Apakah usaha kecil wajib membayar UMP?

Tidak wajib. Pasal 36 PP 36/2021 mengecualikan usaha mikro dan kecil dari ketentuan upah minimum. Upahnya disepakati bersama pekerja, paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan provinsi.